Pemerintah Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memperketat kontrol ekspor chip kecerdasan buatan (AI) ke pasar global, termasuk Indonesia. Aturan ini secara khusus mengatur distribusi chip dari perusahaan teknologi besar seperti Nvidia dan AMD untuk menjaga dominasi teknologi AS dalam persaingan global. Kebijakan ini dirancang untuk membatasi akses negara-negara tertentu terhadap teknologi AI canggih, dengan mengelompokkan negara-negara dalam tiga kategori atau tier.
Kategori Tier dan Posisi Indonesia
Menurut laporan TrendForce, kategori tier dalam kebijakan ini dibagi berdasarkan hubungan diplomatik dan kepentingan strategis AS. Tier 1 mencakup negara-negara sekutu utama seperti Korea Selatan, Jepang, dan Jerman, yang mendapatkan akses penuh tanpa pembatasan signifikan. Sementara itu, Tier 2 termasuk negara-negara yang tidak masuk dalam daftar sekutu utama tetapi tetap memiliki hubungan baik dengan AS, seperti Indonesia. Terakhir, Tier 3 adalah negara-negara yang dianggap berisiko tinggi bagi keamanan nasional AS, seperti China, Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Indonesia, yang tergolong dalam Tier 2, mendapatkan kuota terbatas hingga 50.000 unit chip AI canggih untuk periode 2025–2027. Chip ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan teknologi lokal untuk melatih sistem AI tingkat lanjut atau mendukung pusat data yang menangani aplikasi berbasis big data.
Peluang Tambahan untuk Indonesia
Meskipun kuota awal terbatas, ada peluang bagi negara Tier 2 seperti Indonesia untuk meningkatkan kuota GPU melalui dua jalur. Pertama, negara dapat mengajukan status “National Verified End User” yang memungkinkan pembelian hingga 320.000 GPU dalam dua tahun. Kedua, perjanjian kerja sama teknologi dengan AS dapat menggandakan kuota hingga 100.000 GPU.
Alasan Pengendalian Ketat AS
Aturan yang mulai berlaku pada April 2025 ini bertujuan menjaga agar teknologi canggih AS tidak jatuh ke tangan yang salah. Pemerintah AS juga memperketat proses perizinan dan mencegah penyalahgunaan teknologi AI canggih untuk keperluan militer atau pengawasan di negara-negara tertentu. Dengan langkah ini, AS berupaya mempertahankan keunggulan dalam teknologi AI global sekaligus melindungi kepentingan strategisnya.
Dengan kebijakan baru ini, hubungan bilateral Indonesia-AS berpotensi memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar akses Indonesia terhadap teknologi AI canggih di masa depan.